Anggota DPR Tjahjo Kumolo (F-PDIP) menilai Pidato Kenegaraan SBY seyogyanya harus dilaksanakan secara konsisten dan konsepsi yang disampaikan harus membumi tetapi realitasnya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat.

            “Sekarang timbul persoalan dimana Presiden yang mengharapkan penegakan hukum sinkron tetapi kenyataannya tidak sinkron, selain itu  kita menyampaikan pembangunan infrastruktur harus diutamakan tetapi juga belum maksimal,”ujar Tjahjo kepada wartawan, Kamis, (16/8).

            Menurutnya, harus  ada perubahan kebangkitan reformasi birokrasi yang harus optimal di tubuh birokrat. “Ini merupakan pidato kenegaraan dan harapan seorang Presiden namun sayangnya tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh aparatur dibawah beliau yang harusnya dimaksimalkan dengan baik. Hal-hal yang seharusnya beliau respon tidak direspons sementara yang tidak perlu beliau respons,”paparnya.

            Terkait pemberantasan korupsi, dia menambahkan, hal itu sudah ditetapkan sejak tahun 2004 namun sayangnya aparat atau birokrasi Presiden SBY tidak tanggap dan karena itu Presiden harus mengambil kebijakan yang tegas. (si)